nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara talk show Mata Najwa malam ini, di Studio Mata Najwa, Jakarta Barat, Rabu (14/12). 

Acara yang dimulai dari pukul 20.00 WIB ini membahas terkait maraknya para pejabat yang korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini menemukan sejumlah wakil rakyat, pengusaha, hingga pejabat daerah yang tertangkap tangan kasus korupsi, melihat hal ini Mendagri mengaku stress dengan maraknya kasus korupsi yang melanda pejabat daerah. 

“Saya sebagai mendagri dua tahun ini kalau sudah ditelfon dan diterima surat dari KPK itu stress, ada seseorang dalam lingkup Kemendagri termasuk DPRD yang kena kasus,” ungkap Mendagri ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab, di Studio Metro TV, Rabu (14/12). 

Kementerian Dalam Negeri telah mengingatkan sejak awal kepada kepala daerah untuk memahami area rawan korupsi. Termasuk yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, restribusi dan pajak, serta dana hibah dan bansos. 

“Saya juga sudah wanti-wanti terkait dengan pengadaan barang dan jasa , malah kami sudah terus menerus dengan KPK ,” kata Tjahjo.

• Pemprov DKI-KPK Edukasi Pelajar Budaya Antikorupsi
• Komitmen Bersama Antikorupsi, Kemenag Dorong Pendidikan Berintegritas Lewat Pendekatan Sufistik dan Local Wisdom
• Mentan Amran Pastikan Proses Hukum terhadap Pengamat yang Diduga Rugikan Negara 5 Miliar Tetap Berjalan
• Sikap MA Terhadap Dugaan Suap Atau Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
• Mentan: Tidak Ada Toleransi untuk Korupsi di Kementerian Pertanian

Mendagri menilai bahwa kasus korupsi yang melanda kepala daerah juga tidak lepas dari para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu mendagri menekankan bahwa sistem yang ada di Indonesia harus lebih komprehensif seperti salah satunya dengan pelaksanaan fungsi pencegahan. 

“Kita terus melaksanakan fungsi pencegahan, terutama untuk e-planning harus dikerjakan bagi semua pengambil kebijakan,” ungkap dia. 

Masalah korupsi yang menjerat pejabat daerah kata Mendagri banyak terjadi pada masalah-masalah perizinan, pengadaan barang, dan juga perencanaan anggaran.“Ketiga hal ini yang selalu membelit pejabat pemerintahan,” ucap Tjahjo. 

Maka dari itu, Mendagri tidak tinggal diam, saat ini pihaknya mengimbau untuk selalu fokus terkait pengadaan barang dan jasa dan juga fokus terhadap pengawasan manajemen pemerintahan. 

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yakni membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien taat pada hukum dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah. 

Turut hadir dalam acara ini Ketua KPK Agus Rahardjo, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Ketua Pusat Kajian Anti korupsi FH UGM Zainal Airifin Mochtar.(p/ab)